a glimpse of budi susanto

Setelah gaung revaluasi aset meredup pada semester pertama 2017, akhirnya gawe besar revaluasi aset resmi "di gong kan" oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati pada 22 Agustus 2017 bertempat di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan setelah ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D. Dua kegiatan utama yang diamanatkan adalah Inventarisasi (yang dilakukan oleh K/L mulai dari tingkat satker) dan Penilaian kembali atau revaluasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang (DJKN). Target waktu penyelesaian pada level pemerintah pusat dalam hal ini seluruh entitas K/L bersama dengan Tim Penilai DJKN ditetapkan selesai sampai dengan akhir 2018. Sementara itu, Kementerian Keuangan yang senantiasa menjadi piloting diberikan target yang cukup challenging, mengingat jumlah satker yang cukup banyak, karena harus menyelesaikannya sampai dengan akhir 2017.  Revaluasi BMN yang salah satu tujuannya untuk updating nila...

Introduction As it stood at the third world-ranked based on UN E-Government Survey 2016 after for three consecutive terms in 2010, 2012 and 2014 levelled at the first, Korean E-Government could be one of an example to other countries in implementing Information and Communication Technologies (ICT) in their governance. As an Asian country, it’s such an awesome achievement to be one of those at the top of the world. What have been going regarding Korean e-Government could be a lesson to other countries in developing the similar sector. Indonesia with a large of scopes to cope unavoidable needs this to make its governance better. This paper will discuss how Korean e-government could be mirrored by Indonesia in developing e-government. At the beginning, it will be briefly elaborated the Korean e-government followed by e-government in Indonesia. To get a clear description, asset/financial system of institution taken as an example of journey e-government in Indonesia to measure ho...