a glimpse of budi susanto

Pajak memang merupakan, dan mungkin akan selalu, menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menjaring penerimaan negara. Tercatat dalam satu dekade terakhir, sektor perpajakan tertatih-tatih dalam pencapaian target penerimaan. Terakhir kali target penerimaan perpajakan tercapai pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp658,7 triliun atau sebesar 108,12% dari jumlah yang ditargetkan .  Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2018-pun tercatat sebesar 93,86% dari target yang ditetapkan (LKPP, 2019). Sementara itu, realisasi penerimaan pajak bulan November 2019 dibukukan Rp1.312,40 triliun atau 73,47% dari target APBN tahun 2019 (APBN Kita Kemenkeu, 2019). Pemerintah-pun harus memutar otak untuk menyiapkan strategi untuk membantu menopang kesehatan keuangan negara yang tercermin dalam APBN. Sektor perpajakan yang selama ini menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pemerintahan perlu disokong dari sumber alternatif lain mengingat ketercapaian target penerimaan pajak sangat tergantung dari ko...

Pasukan simak s.d. 2018: Kalo eross candra dengan ciamiknya menghadirkan  Jogja yang Berhati Nyaman punya kisah klasik untuk masa depan (sheila on7). Cah Klaten Bersinar kepengen juga punya kisah klasik untuk dikenang. Dengan dimensi yang berbeda, potongan gambar ini, paling tidak dapat menjadi pengingat kebersamaan saya dengan rekan-rekan seperjuangan di tempat kami berkarya.            Mengawali gawe menjadi pegawai negeri di akhir tahun 2004, uppssss.... seolah baru kemaren... sembilan ahli madya kebendaharaan negara jebolan jurang mangu mulai "beneran" melangkahkan kaki ke pusat nusantara: Jakarta , bahkan pusatnya Jakarta: Jakarta Pusat... klo ini baru namanya core of the core- nya Indonesia ...😑 Langkah kaki mereka ternyata tertuju di gedung tua berlantai tiga tepat di belakang patung pembebasan irian barat - gedung daendels kami menyebutnya. Gedung yang memiliki nilai historis tinggi ini konon mulai dibangun pada 7 Maret 1809 atas prakarsa...

  Sensus Barang Milik Negara (BMN) merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN terkecuali untuk BMN berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pembangunan (KDP). Sensus itu sendiri merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan dimana paling tidak suatu kementerian/lembaga harus melakukan sensus sekali dalam lima tahun. Tercatat sudah tiga kali Kementerian Keuangan melakukan upaya sensus BMN. Pertama pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) sekitar tahun 2007-2008, 2012 dan terakhir pada tahun 2018 dan 2019. Pelaksanaan sensus sendiri dikoordinasikan oleh unit Pengguna Barang yang dalam hal ini Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Lalu apa sih urgensi dari dilakukannya sensus BMN?