Langsung ke konten utama

feedback vicon 1

Title: An Overview of Korea’s Digital Government Experiences

1. What lessons do you have from Korean digital innovations and reforms in the public sector based on your viewing the given E-education materials?

The material of Korean digital innovations and reform in the public sector given by Prof Tae Jun (David) Lee makes my eyes open since this such a thing that we need to do to get better life in recent era. With all various services should be provided by government like paying taxes, getting civil documents, grabbing more public information etc, we need to make acceleration strategies not only in servicing public interest but also in managing internal business process of governance. 
Based on ideal description illustrated by the speaker, I can learn that better system could reduce bad practices in governance process since it could minimize interaction between citizens and officers. As far as I can see, there are still some not ideal circumstances and some bad habits of individual officers in giving public services if there is no additional fees to pay to officers. When e-government comes, it could limit their coverage and start new better habit which more convenient, more happiness.
Even though my country, Indonesia, is still far under Korean's e-government index ranking, I'm optimistic, successful implementation of e-government will be bright future for us to find better life. I imagine how satisfied smile of citizen with easiness they got from public services. I bet it leads them to be very happy with all taxes that they paid for.

2. What digital technologies and strategies incorporated by Korean government would you like to adopt and apply into your country?

As I described before, nowadays Indonesia as a developing countries are likely on fire to having more advanced technologies with many departments of government racing in finding new systems on their business areas for instances Interior Ministry with e-KTP, Ministry of Finance with their many financial applications they built (taxes, customs, budget, asset reporting and so on). It such good to have their spirit on building such business process systematically, but all I can see that those kinds of project are not covered in one single vision to make integrated governmental architecture in which we can access of those database. Based on the materials given, I learned that Enterprise Architecture (EA) with integrated database system, which acts as a comprehensive digitization blueprint enables systematic management of digital government, is one importing thing should be adopted. When all of database are put in one single database or integrated system like what Korea e-government have,  we can get maximum benefit of the system we built.   

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengembalian Belanja sebagai transaksi antara pada revaluasi BMN

Gkn Banda Aceh terdapat permasalahan terkait revaluasi BMN yaitu pada awal Januari 2017 kpknl mengambil saldo simak bmn GKN Banda Aceh. Pada semester 2 baru diketahui ternyata ada pengembalian belanja di akhir januari 2017. Hal ini menyebabkan perbedaan nilai koreksi penilaian antara Simak BMN dgn LHIP. Bagaimana treatment terkait kondisi ini? Ulasan: Secara umum pengembalian belanja (modal) akan berdampak penyesuaian nilai aset terkait perolehan maupun pengembangan pada aset yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar nilai aset mencerminkan nilai perolehan sebenarnya (realisasi belanja). Pengembalian belanja dapat terjadi untuk belanja periode berjalan maupun belanja yang terjadi pada periode lalu. Pengembalian belanja periode lalu akan mengkoreksi saldo ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas sedangkan untuk pengembalian belanja tahun berjalan akan mengkoreksi nilai aset di neraca. Pengembalian belanja atas BMN terjadi di tahun lalu Pengembalian belanja ta...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hibah barang belum diregister, perlukah dicatat?

"Dalam suatu sesi, salah satu satker mempertanyakan ketentuan penatausahaan mengenai hibah.  Diceritakan bahwa satkernya mendapat hibah barang dari pemda pada tahun 2015. Atas transaksi dimaksud, dia mencatatnya sebagai hibah pada tahun 2016 sesuai dengan dokumennya berupa berita acara serah terima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun ketika satker dimaksud melakukan rekonsiliasi dengan pengelola barang, satker diminta untuk melengkapi dokumen pengesahan hibahnya dan sebelum dilakukan pengesahan maka barang dimaksud belum dicatatkan dalam daftar barangnya." Bagaimanakah pencatatan atas hibah barang yang diperoleh oleh satker tersebut, kapankah satker harus melakukan pencatatan serta apa yang harus dilakukan oleh satker ketika menerima hibah berupa barang?    Sebelum mengulas hal dimaksud perlu kiranya kita mengetahui apa itu definisi hibah, siapa yang terkait dengan pengelolaan hibah, bentuk dan jenis hibah, dokumen hibah, dan proses penataus...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

kantor baru

Sehari selepas genap usia empat dua, arah perjalanan karierku tiba-tiba berbelok. Kali ini, aku mampir di salah satu kementerian yang bergelut di bidang perumahan. Sebelumnya, aku berada dalam kondisi yang bisa dibilang "nyaman" di kantor lama—dua puluh tahun sudah kulalui di sana. Namun, tuntutan untuk naik grade ternyata bukan sekadar wacana. Di tengah berbagai peluang yang belum juga membuahkan hasil, datanglah satu momen yang menjadi titik temu antara penantian dan penawaran. “Bud, mau nggak ke kementerian baru?” tanya salah satu atasan. “Ehhmmm... boleh,” jawabku singkat. Dan dari situlah prosesi penugasan ke kantor baru dimulai. Tepat pada tanggal 21 Februari 2025, di aula utama Kementerian PUPR, kami berdiri di hadapan menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menjalani prosesi pelantikan. Aku, Kun, dan Saifur—kami bertiga berada dalam satu tim penugasan. Namun, sebelum prosesi ini benar-benar terlaksana, kedatangan kami—aku dan Kun—masih diselimuti banyak tanya, “YAKIN?...
Posting Komentar
Baca selengkapnya