Penyerahan aset dari dan/atau ke Pengelola Barang: Tranfer ataukah penghapusan?

Satker A mempunyai aset yang sudah tidak digunakan lagi (dinyatakan idle). Atas barang dimaksud satker tersebut melakukan proses usul penyerahan dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang cq. KPKNL setempat. Selang beberapa waktu terbitlah surat keputusan dari pengguna barang agar aset tersebut diserahterimakan kepada pengelola barang c.q. KPKNL setempat. Setelah ditandatangani berita acara serah terima satker dimaksud melakukan input dalam aplikasi Simak BMN namun terjadi kebingungan untuk menentukan jenis transaksi yang pas untuk mencatatkannya. Bagaimana sebenarnya perlakuan yang tepat untuk transaksi penyerahan aset ke pengelola barang? Berikut ini uraian terkait kedudukan pengelola barang, aset yang dikelolanya dan konsepsi transaksi transfer maupun penghapusan.

<<<>>> Pengelola Barang merupakan manajer aset dengan kewenangan tertinggi di republik tercinta ini melalui penetapan kebijakan dan pedoman pengelolaan aset berupa BMN. Di dalam struktur pengelolaan BMN, Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Seluruh BMN yang dikuasi oleh kementerian dan lembaga pemerintah harus dicatat dan dilaporkan kepada Pengelola Barang. Selain BMN dari kementerian dan lembaga terdapat aset yang memang hanya ada dalam daftar barang Pengelola Barang seperti aset idle, aset eks-BPPN, aset yang diserahkan ke Pengelola Barang dll. 

Secara umum, setidaknya sampai saat ini, K/L menggunakan SIMAK BMN untuk melakukan pencatatan dan pelaporan BMN. Aplikasi SIMAK BMN sendiri hanya terdiri dari level satker sampai tingkat pengguna barang sehingga pada level Pengelola Barang belum/tidak tersedia aplikasi khusus untuk menatausahakan aset yang hanya dikuasai oleh Pengelola Barang. Lalu apa yang terjadi ketika ada interaksi transaksi antar entitas pengguna dengan pengelola barang seperti penyerahan aset ke pengelola barang maupun sebaliknya?

Hal yang perlu diperhatikan ketika terdapat penyerahan aset dari pengguna kepada Pengelola Barang seperti penyerahan aset idle, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

• Membuat berita acara serah terima aset idle kepada pengelola barang
• Melakukan proses penghapusan
• Melakukan input transaksi dalam aplikasi Simak BMN

Pengakuan, pencatatan dan dokumen sumber

Entitas yang terlibat dan pengaruh penggunaan transaksi

Entitas Pengguna Barang dan Pengelola Barang merupakan entitas akuntansi dalam lingkup pemerintah pusat. Interaksi berupa serah terima aset dalam lingkup pemerintah pusat sifatnya internal sehingga tidak ada pengakuan pendapatan ataupun beban bagi entitas yang bertransaksi sehingga masuk dalam kategori transfer (lihat definisi transfer dalam PSAP atau PMK 181 tahun 2016). Pencatatan yang dilakukanpun harus mengikuti kaidah ini sehingga lebih pas penggunaan menu transaksi transfer keluar dibandingkan transaksi penghapusan. Ada hal yang perlu dicatat bahwa di dalam PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN terdapat menu transaksi Penyerahan Aset kepada Pengelola untuk mengakomodir hal dimaksud namun dari sisi aplikasi simak bmn belum mengakomodir menu dimaksud. Dalam bayangan saya menu transaksi penyerahan aset ke Pengelola Barang ini ketika sudah disediakan dalam aplikasi penatausahaan maka akan membentuk jurnal berupa transfer seperti pada menu transaksi penerimaan aset tetap renovasi.

Dokumen yang digunakan 

Praktek pengelolaan BMN akan menerbitkan beberapa dokumen dalam proses serah terima itu sendiri yaitu persetujuan pemindahtanganan, BAST, dan SK Penghapusan. Secara prinsip perlu diingat bahwa dalam akuntansi substansi fisk lebih diutamakan daripada bentuk formalnya.  Ketika terdapat persetujuan pemindahtanganan, fisik BMN masih berada di satker sementara kalau menunggu terbit SK penghapusan yang digunakan sebagai dokumen sumber, maka ada momen dimana barang tersebut secara fisik sudah tidak dikuasai oleh satker namun masih dalam pencatatan satker dimaksud. Momen BAST adalah momen yang paling pas karena disitulah terjadi transfer of ownership dan transfer of asset sehingga sangat pas jika dokumen BAST dijadikan dasar dalam penyerahan aset dari satu entitas ke entitas lain. Sementara itu dokumen penghapusan berupa surat keputusan penghapusan, digunakan untuk melepaskan tanggung jawab pejabat yang berwenang atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Diskresi 
Pelepasan aset yang diserahkan dari/ke Pengelola Barang yang ditandai dengan dibuatnya BAST secara akuntansi sudah memenuhi substansi dari pengakuan aset untuk di lepas secara penuh mengingat barang tersebut secara fisik sudah beralih dari dari A ke B dan didukung dengan dokumen sumber yang menyertai penyerahan dimaksud. Namun, dalam ketentuan pelaksanaan pengelolaan BMN masih terdapat satu proses yang perlu dilalui yaitu penerbitan SK Penghapusan. Pertanyaan muncul ketika BMN tersebut sudah diinput transfer keluar dengan BAST maka dimanakah SK penghapusan diinputkan?  Hal tersebut memang belum diakomodir dalam sistem pencatatan dalam sistem aplikasi saat ini namun menurut hemat saya dapat dikembangkan model pemisahan BMN dalam neraca dan BMN non neraca yang artinya ketika BMN sudah diinputkan transfer keluar maka BMN tersebut keluar dari neraca dan masuk dalam daftar BMN non neraca yang ditandai dengan dokumen BAST. Sementara itu, BMN non neraca akan benar-benar keluar pencatatan dari sistem ketika sudah ada keputusan penghapusan yang ditandai dengan SK penghapusan.